Wapres Minta Staf Istana Amankan Arus Informasi

Picture 26Wakil Presiden Boediono mulai menempati singgasana Istana Wakil Presiden pada 21 Oktober 2009. Sekitar pukul 7.00 pagi beliau hadir dan memulai hari dengan inspeksi sekaligus pengarahan.

Dalam pengarahannya, Wapres mewanti-wanti seluruh staf Istana untuk ikut mengamankan arus informasi. Pada intinya, beliau menekankan bahwa di dalam Istana, keamanan arus informasi sama pentingnya dengan keamanan dirinya.

Angin baru dari Boediono ini berbeda, jika tidak bertolak belakang, dengan pendahulunya, Jusuf Kalla. JK lebih terbuka, khususnya kepada wartawan yang bertugas.

Setidaknya seminggu sekali, wartawan mendapat kesempatan bertemu muka. Izin wawancara khusus juga relatif mudah. Para pemimpin redaksi media pun rutin diundang sarapan untuk membahas latar belakang perkembangan program pemerintah.

Dari beberapa jurnalis yang sempat Maverick hubungi, terdapat perbedaan pandangan. Ada yang mencoba memahami dan menerima karakter Boediono yang kabarnya memang sedikit tertutup. Namun, ada juga yang merasa bahwa keleluasaan wartawan benar mulai dibatasi.

Berbicara tentang pers dan wartawan, di antara empat orang penasehat Boediono, adalah Yopie Hidayat yang diangkat sebagai staf khusus bidang media massa merangkap juru bicara. Yopie Hidayat merupakan mantan Pemimpin Redaksi Kontan (sejak 2001). Sebelumnya beliau sempat bekerja di Tempo (1985-1994). Yopie Hidayat cukup dikenal sebagai jurnalis yang mendukung kode etik dan kebebasan pers.

Meskipun membatasi arus informasi di dalam Istana, Boediono ternyata justru merekrut seorang mantan jurnalis investigatif. Langkah ini dapat dilihat sebagai pertanda awal bagi Boediono untuk mulai membuka diri dan transparan kepada publik.

Picture 27

Kehadiran @boediono di ranah microblogging pun dapat dilihat sebagai salah satu indikasi bahwa beliau mencoba untuk berkomunikasi dengan khalayak luas. Tetapi, di sisi lain, lewat akun Twitter-nya, informasi yang beredar di publik memang ‘tersaring’, karena langsung berasal dari Boediono sendiri.

Walaupun terlalu awal dan sedikit berlebihan, tetapi ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa karakter Boediono yang dikenal egaliter dan mendukung status quo dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah tentang pers, dan pada akhirnya berpotensi mencederai kebebasan pers.

Ke manakah angin arus informasi dari Istana Wakil Presiden ini akan bertiup? Mari kita cermati bersama langkah Boediono dan Yopie Hidayat dalam membangun negeri dan menyampaikannya kepada publik.

Goenawan Mohamad: Boediono & Neo Liberalisme

Oleh: Waraney

Calon presiden dan wakil presiden main-main ke tongkrongan blogger? Agaknya acara semacam ini semakin menjadi hal yang biasa, terutama menjelang pemilu presiden bulan Juli yang akan datang. Tambah lagi kerjaan buat campaign strategist dan pakar komunikasi politik para kandidat. Makin banyak bahan obrolan dan tulisan buat blogger Indonesia.

Kemarin, 26 Mei 2009, berlangsung acara ‘Obrolan Langsat: Boediono Menjawab’ yang dimoderatori oleh Wicaksono. Mas Wicak, atau lebih terkenal dengan nom de guerre Ndoro Kakung, sudah beberapa kali menjadi fasilitator pertemuan antara politikus dengan blogger. Sebelumnya, ia turut serta mempertemukan Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI dan Ketua Umum Partai Golkar, serta Prabowo Subianto, Ketua Badan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya dengan social geeks di negeri ini.

Saya tiba di Wetiga, tempat acara berlangsung, agak terlambat. Menurut livetweet Enda Nasution, Boediono datang tepat waktu dan sempat menikmati cemilan angkringan yang tersedia di sana. Diskusi sudah dimulai saat saya akhirnya sampai, dan pekarangan depan markas dagdigdug.com itu tampak dipadati puluhan orang.

Boediono tampak cukup santai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan moderator dan hadirin. Gampang ditebak, pertanyaan paling banyak menyangkut soal isu neo liberalisme dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang turut dibidaninya, baik semasa menjabat menteri keuangan di bawah pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri, maupun saat bertugas sebagai gubernur Bank Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia juga tak segan-segan mengakui bahwa dirinya kurang memahami beberapa isu yang ditanyakan hadirin, misalnya gender dan pemberdayaan perempuan, serta distribusi dan monopoli dalam industri kreatif di Indonesia.

Laporan real time acara dapat dibaca pada livetweet yang menggunakan hashtags #politikana dan #boediono.

Setelah acara selesai, saya sempat mewawancarai Goenawan Mohamad, penyair dan salah seorang pendiri Majalah Tempo. Dalam kesempatan ini GM mengungkapkan pendapatnya tentang Boediono dan tuduhan penganut neo liberalisme terhadap calon wakil presiden ini.

Demokrat dan Komunikasi Politik-nya

Oleh: Aditya Sani

ahmad_mubarok

Membaca berita di detik.com, Jumat lalu (19/05/09), saya jadi teringat sepotong pepatah lama, “Mulutmu harimaumu!”

Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD), dikenal publik karena gaya berkomunikasinya yang ceplas-ceplos. Kasus pertamanya terjadi ketika Mubarok memberi komentar kepada wartawan perihal raihan suara Golkar pada Pemilu Legislatif, 9 April 2009 lalu. Ia menjawab dengan spontan bahwa Golkar hanya akan meraih 2,5 persen perolehan suara ketika Pemilu.

Jawaban tersebut lantas membuat hubungan kedua partai pendukung pemerintah memanas. Jusuf Kalla, Ketua Umum DPP Partai Golkar bahkan tiba-tiba bersedia dicalonkan sebagai capres oleh beberapa fungsionaris daerahnya. Dan sejak itu, koalisi pendukung pemerintah perlahan terpecah.

Jumat yang lalu, saat persiapan deklarasi pasangan SBY-Berboedi tengah berlangsung, kasus kedua bagi Mubarok terjadi. Ketika detik.com mewawancarai Ahmad Mubarok mengenai Salawat Badar yang memang direncanakan menjadi bagian dari acara deklarasi tersebut, beliau menanggapi “Acara salawat badar kan selalu ada, ini aksesorisnya …

Ketika detik.com bertanya apakah Salawat Badar disuguhkan untuk menunjukkan sisi religius pasangan tersebut, Mubarok mengiyakannya “Ya ini untuk menunjukkan religius pasangan …

ahmad-mubarok

Walau tampak remeh, sebenarnya dari kacamata komunikasi, kejadian ‘kecil’ ini patut disayangkan. Strategi komunikasi yang tepat-termasuk di dalamnya penyampaian pesan secara tepat-dapat merupakan faktor penentu bagi partai untuk merebut hati calon pemilih dan memenangkan pemilu.

Acara-acara penting seperti layaknya Deklarasi SBY-Berboedi merupakan momentum emas bagi Partai Demokrat untuk menyampaikan pesan-pesan inti partai tersebut.

Kalau dilihat dari performa SBY di depan publik, tampaknya PD sebenarnya sudah menyadari dan mulai melakukan ini. Namun mungkin PD lupa bahwa SBY bukanlah satu-satunya narasumber bagi media. Para petinggi lain juga berpotensi untuk diwawancarai oleh media, apalagi petinggi seperti Ahmad Mubarrok yang terkenal ceplas-ceplos.

Akan lebih efektif bagi sebuah partai politik seperti halnya PD, apabila ia dapat menjaga konsistensi dan bobot pesan yang ingin disampaikan melalui semua kanal yang mungkin, termasuk melalui semua petinggi atau juru bicara partai.

Partai hendaknya memastikan bahwa semua petinggi maupun juru bicara partai tahu apa, kapan dan bagaimana penyampaian pesan, kalau perlu melalui serangkaian pelatihan penyampaian pesan. Tidak perlu lagi ada rasa sungkan bagi tim komunikasi partai untuk melakukan ini terhadap para petinggi partai, demi kebaikan partai itu sendiri.

Tidak berhenti di situ saja, tim komunikasi partai pun hendaknya terus memantau ulasan media, termasuk kutipan dari para juru bicara partai, untuk memastikan pesan yang tersampaikan tidak melenceng dari yang direncanakan. Kalau ada yang perlu diperbaiki, tim komunikasi idealnya memiliki jalur langsung untuk memberikan masukan kepada para petinggi tersebut.

Disiplin berkesinambungan ini penting untuk diterapkan, terlebih dengan memanasnya kampanye capres-cawapres dalam beberapa bulan ke depan. Akan sangat menarik untuk dicermati, partai mana yang cukup progresif untuk berkomunikasi secara profesional dan disiplin.

© Copyright Maverick Indonesia - Theme by Pexeto