DPR membatalkan pengesahan UU KUHP pada 12 Februari lalu karena desakan yang kuat dari masyarakat. Bahkan isu ini menarik perhatian wartawan asing dan dibahas dalam diskusi panel Jakarta Foreign Correspondent Club.

DPR akan kembali membahas RUU KUHP ini setelah reses selesai pada 4 Maret 2018. RUU KUHP telah diajukan sejak 2012 dan hingga kini belum disahkan karena banyaknya pasal-pasal kontroversial. Rancangan UU KUHP dinilai banyak mengandung berbagai pasal kontroversial seperti:

  • Pasal Penghinaan Presiden, pasal yang sudah dicabut oleh MK pada 2006 lalu kembali masuk pada Rancangan KUHP kali ini
  • Pasal contempt of court yang mengancam kebebasan pers, wartawan dilarang menuliskan berita yang dapat mempengaruhi jalannya persidangan/independensi hakim. Pasal ini juga dapat mengancam konsultan PR yang sedang menjalankan kasus-kasus litigasi
  • Pasal Kesehatan Reproduksi, orang yang mensosialisasikan alat kontrasepsi dapat dipenjara. Ini mengancam petugas sosialisasi bahaya HIV/AIDS.
  • Pasal Zina, pasal ini dapat mengancam korban pemerkosaan dipenjara, karena pelaku bisa saja bilang tindakan atas dasar suka sama suka. Pasal ini juiga dapat digunakan jika ada orang tua yang tidak menerima anaknya berhubungan seksual secara konsensual dengan pasangannya sehingga mereka dapat melaporkan pasangan si anak atau anaknya sendiri
  • Legalisasi judi selama mendapatkan izin

Ditulis oleh Iwan Kurniawan, konsultan Maverick sebagai bagian dari peningkatan pemahaman Maverick atas isu-isu terkini yang terjadi di Indonesia.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *