Lebaran Kuda SBY Jadi Kelakar

kudasby

(Untuk versi Bahasa Inggris, klik di sini)

 

Sekarang adalah Tahun Monyet dalam Kalender Tiongkok. Namun di Indonesia, orang justru sedang demam “Tahun Kuda”. Ini gara-gara pada Senin lalu Jokowi dan Prabowo melakukan “diplomasi kuda” dan Rabu kemarin muncul istilah “lebaran kuda.”

“Lebaran kuda” dan “Pak SBY” memicu histeria pengguna media sosial dan masuk trending topic Twitter setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers di kediamannya, di Cikeas.

Dalam acara tersebut, SBY menyatakan bahwa pemerintah harus mendengar aspirasi masyarakat yang akan berunjuk rasa pada 4 November menuntut agar proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama–yang dituduh menistakan agama–tetap dilanjutkan.

Yudhoyono menyatakan aksi unjuk rasa besar pasti dipicu oleh suatu sebab. Apabila tuntutan si pengunjuk rasa tak pernah diakomodir, unjuk rasa akan tetap ada. “Barangkali karena mereka merasa yang diprotes itu tuntutannya tidak didengar. Kalau tuntutannya tidak didengar, sampai lebaran kuda bakal ada unjuk rasa,” kata Yudhoyono.

Istilah “lebaran kuda” itulah yang membuat ranah Twitter tertawa, karena secara resmi hanya ada dua jenis lebaran, yaitu Idulfitri dan Iduladha. Orang Indonesia biasanya memakai istilah “lebaran monyet” untuk bercanda saja, bukan “lebaran kuda,” yang sesungguhnya tidak pernah ada.

“Sejak dulu gw tau ada sebutan Lebaran Monyet. Klo lebaran kuda br tau dr pak SBY nih :))) .. tulis akun @x_catra

 

Akun @annisanggaraa menulis, “Karena pak SBY kita akhirnya punya lebaran kuda yihaa

 

Akun @buset1975 bahkan membuat meme dan menulis, “Duileee mentang2 mo lebaran kuda.”

 

Akun @digembok menulis, “Selamat Hari Raya Lebaran Kuda -dinasti cikeas #SBYPanik

 

Sinisme dan kelakar yang muncul itu merupakan bentuk prasangka publik yang mencurigai Yudhoyono sedang membantu usaha anaknya.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), anak sulung Yudhoyono, adalah salah satu kandidat gubernur DKI Jakarta. Menurut hasil sementara lembaga-lembaga, popularitas Agus masih di bawah gubernur petahana Basuki T Purnama (Ahok). Seandainya Ahok diadili, otomatis peluang Agus membesar.

Ini seperti yang ditulis akun @KeongKecill milik Andika M Halimaking, “Mungkin sby takut anaknya kalah makanya dia turun gunung :v 10 tahun masih kurang #SBYsudahlah

 

Namun, para pendukung dan simpatisan Yudhoyono mengingatkan agar netizens tak terkecoh oleh lelucon lebaran kuda. Mereka menilai bahwa pemimpinnya sedang mengingatkan aparat hukum agar menjalankan tugas menangani perkara dugaan penistaan agama oleh Ahok. Jadi jangan dirisak.

Akun @antikonsultanpr menulis, “Jadi sekarang skenario konsultanpolitik2 pemerintah mau spin SBY biang kerok kasus penistaan agama oleh Ahok, gile lu ndro …”

 

Akun @Bangsa2000 milik Idan Setyawan menulis, “Ada saja pihak Yang menyudutkan.SBY Setelah Putra sulungnya AHY maju Pilkada, bentuk ketakutan sudah melanda dan panik.”

 

Apa pun komentar publik, sulit dimungkiri bahwa pernyataan Yudhoyono di depan publik berpotensi menaikkan lagi suhu politik. Pada saat situasi sedang memanas seperti sekarang, pernyataan Yudhoyono bisa diartikan lain.

Dia seolah mendukung dugaan bahwa Ahok bersalah telah menista agama dan layak dihukum. Padahal sebagai tokoh nasional dan ketua partai politik besar, Yudhoyono sebaiknya mengambil posisi netral dan tak memberikan pernyataan yang provokatif.

Padahal menurut akun @sy_haris milik peneliti senior dan analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris yang memiliki 4.800 pengikut, “Dalam kondisi politik yang sedang keruh, para pemimpin politik dan agama mestinya memberi pernyataan menyejukkan, bukan malah memprovokasi.”

 

Pernyataan Presiden Indonesia ke-6 kemarin menimbulkan sejumlah pertanyaan di tengah memanasnya situasi politik menjelang pilkada serentak.

Apakah hukum akan ditegakkan setelah SBY menggunakan haknya untuk berpendapat? Apakah dia sedang berusaha mendongkrak peluang anaknya dalam kontestasi Pilkada Jakarta? Ataukah SBY berlebihan, bukannya membantu menyelesaikan, melainkan malah menambah masalah?

Bagaimana menurut Anda?

 

Anies-Sandiaga’s billboard message seizes the attention

billboardanies

We begin a series of occassional posts about the goings on in the Indonesian social media scene by Ndoro Kakung, who’s joined Maverick as an advisor. Today’s post is about the controversial billboard put up by the Anies-Sandiaga camp that caused a kerfuffle on Twitter over the weekend.

By Ndorokakung

 

The gubernatorial election for Jakarta began last Friday (28/10/2016) and the candidates and their supporters have not wasted any time in getting their message across in the form of leaflets, posters, billboards, banners, photos, videos, and so on.

In this flurry of activity one of the candidate-pairs, Anies Baswedan and his deputy Sandiaga Uno, reaped perhaps more than their fair share of controversy when they put up billboards featuring a photo of both of them with a prominent slogan beneath that proclaimed “Jakarta Milik Kita, Mari Bung Kita Rebut Kembali!” (“Jakarta is Ours, Let’s Seize it Back!”)

The slogan, with its use of the aggressive verb “seize” immediately sparked questions from the Twitterverse as it reminds Indonesians of a couple of lines in the nationalistic song Halo Halo Bandung in which it calls on Indonesians to seize back Bandung (occupied by the Dutch) that is on fire.

Twitter user @jelantik5 questioned the billboard’s messaging: “Excuse me Pak @aniesbaswedan & Pak Sandiaga Uno, could you tell us who’s colonized Jakarta until it has to be seized back?”

Despite having their Twitter handles mentioned in the tweet, both Anies and Sandiaga did not respond to the question.

Their silence did not stop other Twitter users such as @AndiMartin_

@GubernurKW

and @Pinneng

from asking the same question. Still Anies and Sandiaga, as well as their campaign teams and supports, kept mum over the issue.

On Sunday, when many Indonesians have more spare time to check their social media accounts, the issue surfaced again after @AroonP asked @Pandji, (921,000 followers), a standup comedian as well as an official spokesperson for the Anies-Sandiaga ticket: “Masbro @pandji, any comment? Seize Jakarta from whom? ”

This time the questioners got some traction. Pandji replied on Twitter, “We” refers to us, the citizens, to seize the city from the developers and corporations who use Jakarta for their own advantage. Case in point: Reclamation.”

The conversation between @AroonP and Pandji also involved @ernestprakasa into the mix. The account that is believed to be owned by actor and stand up comedian, Ernest Prakasa currently has 389,000 followers. Ernest is also known as one the stand-up comedians like Pandji. They even had a role together in the movie Comic 8.

Pandji’s mention of the word “corporation” and “reclamation” hit a nerve with some of the Twitterati and raised more questions. Which is the corporation he meant? And what has the reclamation project got to do with anything?

Other Twitter users professed surprise by Pandji’s sudden anti-corporate stand because, they pointed out, Pandji has been the recipient of various sponsorships and engagements by corporations.

@hotradero (an account apprently owned by Poltak Hotradero), an employee of the Indonesia Stock Exchange who has more than 88,000 followers, asked “Do you have any opinion about the reclamation, Pandji? Have you already studied all data and documents? Isn’t Bluebird also considered as a corporation? The last remark was an apparent reference to some influencer work done for Blue Bird by Pandji.

Soon, the issue had escalated into a storm in the social media teacup, with other accounts such as @agussari and @imanbr joining into the fray.

Like so many other Twitwars that have flared in Indonesia, however, the billboard issue subsided after Pandji asked for time to discuss the matter first with Anies-Sandiaga.

There is a truce for now but the lesson that the politicians may pick up is that they need to manage issues that may crop up from anything they do or say, be it in billboards or rallies.

When such things become issues it is up to the team as a whole – the candidates, their social media administrators, as well as their spokespersons and surrogates to be responsive with a unified message or stand. In communications this is called getting your messaging right, aligning your messages and then maintaining message discipline among everyone that has exposure to the public at large. This is something that the politicians have yet to learn to do.