Sebanyak 827 jurnalis dibunuh di berbagai belahan dunia dalam 10 tahun terakhir, 60 persen di antaranya tewas di kawasan konflk bersenjata. Pada 2016, 193 wartawan masuk penjara. Demikian data yang dirilis oleh Unesco dan Reporters Without Borders (RWB) dalam peringatan World Press Freedom Day 2017 yang jatuh pada 3 Mei.

Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah peringatan WPFD 2017. Perayaan acara ini digelar di Jakarta selama empat hari, 1-4 Mei. Acara tahunan ini sangat penting dan tetap relevan hingga sekarang, karena ancaman terhadap kebebasan pers belum pudar.

Laporan RRWB yang dikeluarkan pada 26 April 2017 itu memang menyebutkan bahwa peringkat kebebasan pers di Indonesia membaik dari tahun sebelumnya, dari tingkat 130 ke 124. Meskipun demikian, RWB menilai kekerasan terhadap wartawan masih terjadi di Indonesia. Dalam aksi unjuk rasa menentang penistaan agama di Jakarta tempo hari, jurnalis dari Kompas dan MetroTV mendapatkan tekanan secara fisik dari massa.

Bagaimana para jurnalis menilai kebebasan pers saat ini?

Wisnu Nugroho, Pemimpin Redaksi situs berita Kompas.com, menyatakan kebebasan pers di Indonesia berkembang dan menemui tantangan secara khas di setiap zaman. Sebelum reformasi, ancaman kebebasan pers datang dari negara/pemerintah/penguasa. Kini ancaman itu tersebar dan cenderung bukan lagi datang dari negara/pemerintah/penguasa.

Ancaman kebebasan pers dari negara/pemerintah/penguasa sudah diminimalisir dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Ada mekanisme hak jawab yang diatur oleh undang-undang tersebut untuk melindungi kebebasan pers.

Sekarang ancaman lain justru datang dari “penguasa-penguasa” di luar struktur dengan menggunakan kekuatan memobilisasi massa atau organisasi. “Ini tampaknya menjadi tantangan khas bagi kebebasan pers pascareformasi dan masih gamang dihadapi,” kata Wisnu.

Wisnu berharap momentum WPFD 2017 akan membuat insan pers kembali pada misi sucinya, yakni mengabdi pada pencarian kebenaran untuk kepentingan publik dengan memegang pada kode etik jurnalistik. “Untuk mengembalikan lagi atau memperkuat lagi peran dan posisi pers sebagai institusi yang dapat dipercaya di tengah simpang siur dan gaduhnya informasi karena kebebasan itu sendiri,” ujar Wisnu.

Wisnu juga berharap masyarakat bisa lebih cermat memilah dan memilih informasi yang membanjir. Masyarakat mampu membedakan antara produk jurnalistik dan nonjurnalistik, sehingga bisa menentukan hendak meletakkan kepercayaan kepada produk yang mana.

Bagi Edmiraldo Siregar atau Aldo, jurnalis majalah GATRA, kebebasan pers adalah cita-cita. Kriminalisasi dan kekerasan bagi jurnalis tidak bisa ditolerir. Tetapi yang lebih utama, jurnalis harus bebas dulu dari tekanan lain yang lebih nyata, seperti tekanan pemilik modal dan pengiklan.

Sebagai jurnalis, Aldo berharap agar media/pers mampu lebih independen sehingga sanggup menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya dan berguna bagi khalayak.

“Masyarakat semoga mampu memiliah mana produk media yang layak dikonsumsi dan mana yang harus diabaikan, terutama saat ini di mana saluran informasi menjadi kian banyak dan rentan hoax,” kata Aldo.

Azis Husaini, Asisten Redaktur Kontan, menilai kebebasan pers saat ini masih harus diperjuangkan, bukan saja oleh wartawan/pemilik media, tetapi juga masyarakat. Aksi-aksi kekerasan kepada Kompas dan Metro TV adalah tindakan yang melanggar hukum. Menghalangi wartawan mendapatkan informasi saja sudah pidana, apalagi melakukan kekerasan. Seorang pemilik media yang melaporkan sebuah media ke polisi pun sudah pasti dia tidak mengerti soal pers.

Insan pers termasuk Dewan Pers harus secara massif melakukan edukasi soal kebebasan pers ke masyarakat dan para pejabat,” kata Azis.

Azis juga berharap lembaga pers tetap menyajikan produk jurnalistik yang mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan golongan tertentu.

Selamat merayakan Hari Kebebasan Pers Dunia.

 

 

Oleh Ndorokakung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *